MAKASSAR – Forum Koordinasi Pemuda (FKP) Maluku Utara-Makassar menyoroti masih lemahnya ketahanan dan kedaulatan pangan di Maluku Utara, meskipun daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Koordinator II FKP Maluku Utara-Makassar, Ardhi Marifal, menilai peningkatan indeks ketahanan pangan secara kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius, terutama tingginya tingkat kerawanan pangan dan ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah.
“Secara objektif memang indeks ketahanan pangan terlihat meningkat. Tetapi jika dilihat dari sisi kualitas, kenaikan itu belum menggambarkan kondisi nyata masyarakat,” ujar Ardhi dalam forum dialog ILC bertema Keadilan Energi dan Masa Depan Kedaulatan Pangan Maluku Utara yang digelar FKP Malut-Makassar di Naff Cafe, Sabtu (23/5/2026).
Mahasiswa Pascasarjana UMI itu menyebut, berdasarkan data nasional, Maluku Utara bersama Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berada di posisi bawah dalam indeks ketahanan pangan. Sementara dalam indeks kerawanan pangan, wilayah-wilayah tersebut justru masuk kategori tertinggi secara nasional.
“Artinya, dari sisi ketahanan pangan saja kita masih menghadapi banyak persoalan, apalagi jika berbicara mengenai kedaulatan pangan,” katanya.
Ardhi juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Maluku Utara hingga kini masih dipasok dari luar daerah, khususnya Sulawesi dan Jawa Timur.
“Beras dan berbagai bahan pokok lainnya masih didatangkan dari Sulawesi dan Jawa Timur. Ini menunjukkan ketahanan dan kedaulatan pangan Maluku Utara masih membutuhkan intervensi yang serius,” jelasnya.
Senada dengan itu, Fungsionaris FKP Malut-Makassar, Hasanuddin Tomaidi, menilai kondisi tersebut sejalan dengan teori Paradox of Plenty yang diperkenalkan Richard Auty pada 2001.
Menurut Hasanuddin, teori tersebut menjelaskan bahwa daerah dengan sumber daya alam melimpah justru berpotensi mengalami perlambatan pembangunan akibat ketimpangan diversifikasi ekonomi, sementara sektor pertanian dan perikanan cenderung terabaikan.
“Kondisi itu terlihat di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi karena ditopang sektor pertambangan, tetapi dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri juga pernah menyoroti tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 19 persen, namun belum diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Di sisi lain, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan pangan hingga sekitar 75 persen dari Sulawesi dan Jawa Timur,” beber Hasanuddin.
Melalui forum tersebut, FKP Maluku Utara-Makassar mendorong pemerintah daerah agar lebih serius memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan produksi pangan lokal sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain. (*)
Tinggalkan Balasan