SOFIFI – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama Komisi III DPRD Haltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, Jumat (17/7/2026), untuk berkonsultasi terkait hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026.
Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, S.T., M.T., dan diterima oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP memaparkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang difokuskan pada lima sektor prioritas nasional, yakni penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, BPKP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Sekda Ricky Chairul Richfat menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara atas pendampingan dan penjelasan yang diberikan. Menurutnya, konsultasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
Ia menjelaskan, kunjungan itu juga bertujuan mendampingi Komisi III DPRD Halmahera Timur dalam melakukan konsultasi terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dokumen yang dihasilkan memenuhi ketentuan serta dapat diimplementasikan secara efektif.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, mengatakan konsultasi ke BPKP merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Menurutnya, masukan dari BPKP sangat penting untuk memastikan penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan daerah berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan dokumen RPJMD yang disusun memiliki kualitas yang baik, sesuai ketentuan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap sinergi dengan BPKP Perwakilan Maluku Utara terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Tinggalkan Balasan