Tidore– Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurahman Arsyad, mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat strategi pengelolaan pangan melalui koordinasi pasokan, distribusi, serta pengaturan siklus tanam petani guna menjaga stabilitas harga komoditas di pasaran.
Hal tersebut disampaikan Abdurahman saat menyoroti lonjakan harga cabai di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, persoalan pangan perlu ditangani secara terencana dengan mempertimbangkan ketersediaan komoditas, kebutuhan masyarakat, serta kondisi produksi petani lokal.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah perlu membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kita tidak terhubung lagi dengan negara, kita cabai melonjak semua,” ujar Abdurahman.
Ia juga menekankan pentingnya membuka peluang kerja sama dan akses pasokan dari luar daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan produksi petani lokal.
Selain itu, Abdurahman mendorong perangkat daerah terkait agar menyediakan data yang akurat mengenai produksi, kebutuhan pasar, dan distribusi komoditas pangan. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Pengukur-pengukur itu jadikan mikro strategis pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Abdurahman, pengaturan siklus tanam menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan pasar. Tanpa koordinasi yang baik, penanaman komoditas secara bersamaan dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan kelebihan produksi dan penurunan harga.
“Jangan sampai ketika cabai dalam kondisi over kapasitas, banyak yang ditanam tanpa ada koordinasi, kemudian harga jatuh,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Daerah dapat memperkuat koordinasi bersama petani dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, sehingga pola tanam dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Melalui langkah tersebut, pengelolaan pangan di Kota Tidore Kepulauan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kepentingan petani serta mendukung ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dengan harga yang terkendali.
Tinggalkan Balasan