Tidore- Setelah Wali Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, kini Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Tidore Tahun 2027, yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Tidore, Selasa (17/11/2026).

 

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail, yang diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, 21 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan OPD, Camat dan insan Pers.

 

Mengawali pandangan umum fraksi-fraksi, yang diawali dari fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi peningkatan rencana pendapatan daerah tahun 2027 menjadi Rp .915,46 miliar, atau meningkat sebesar 14,98 persen dibandingkan dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, namun dari keseluruhan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai Rp.82,11 miliar atau 8,97 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp.825,86 miliar atau 90,21 persen.

 

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi peningkatan PAD berbasis pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah. Peningkatan PAD hendaknya bertumpu pada perluasan aktivitas ekonomi dan perbaikan tata kelola pendapatan, tanpa menambah beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

 

Tak hanya itu, Fraksi juga mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan batas waktu penyesuaian komposisi belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, sesuai dengan dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.

 

“Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi meminta Pemerintah Daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ardian.

 

Ardiansyah Fauji menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

 

Ardiansyah Fauji juga menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah tidak boleh mengurangi komitmen Pemerintah Daerah terhadap pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar. Karakteristik geografis Kota Tidore Kepulauan menuntut kebijakan anggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, kondisi infrastruktur, serta akses pelayanan masyarakat antar wilayah.

 

Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.

 

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar seluruh catatan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan anggaran secara konstruktif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

 

Sedangkan, Fraksi PKB yang disampaikan oleh Juru bicara Kasman Ulidam mengatakan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Kasman Ulidam juga menambahkan agar Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa belanja operasional benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, serta belanja modal harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana pendukung ekonomi masyarakat.

 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghendaki agar RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

 

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, kesempatan ekonomi yang lebih luas dan kesejahteraan yang meningkat.

 

Sementara, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) yang disampaikan juru bicara Yusuf Bahta mengatakan bahwa, Ranperda APBD Tahun anggaran 2027 beserta Nota keuangannya merupakan bagian penting dalam proses penyusunan APBD Kota Tidore Kepulauan, karena memuat arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sehingga pembahasan ranperda tersebut tidak cukup hanya melihat angka-angka, tetapi harus memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Yusuf Bahta juga menambahkan bahwa, Fraksi DKI meminta Pemerintah Daerah memastikan bahwa belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada prioritas pembangunan, serta Program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan capaian pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan serta pembangunan Infrastruktur dasar.

 

“Pandangan Umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan Pembahasan, Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,”kata Yusuf.

 

Senada juga disampaikan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM) melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya mengatakan bahwa, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan pemerintahan, pemerataan kesejahteraan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, sehingga pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilaksanakan secara cermat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

 

Fraksi ADEM memandang bahwa setiap kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan, masyarakat pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur pembangunan.

 

Alifandi Riski juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, efektivitas program, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah maka,pemerintah daerah harus memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki indikator capaian yang jelas.

 

“Oleh karena itu, Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tandas Alifandi Riski

Sartini Abubakar
Editor
Sartini Abubakar
Reporter