TERNATE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan regulasi tersebut memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa penyusunan produk hukum daerah terkait pajak dan retribusi merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam mengelola sumber-sumber penerimaan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Menurutnya, harmonisasi diperlukan agar pengaturan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

“Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus didukung oleh regulasi yang jelas agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan di lapangan. Melalui harmonisasi ini, kami mendorong agar setiap ketentuan dalam Ranperbup disusun sesuai kewenangan pemerintah daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Senada dengan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan bahwa penyusunan peraturan kepala daerah harus memperhatikan kesesuaian substansi serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, pengaturan tata cara pemungutan pajak dan retribusi harus dirumuskan secara cermat agar dapat menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah sekaligus memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat sebagai wajib pajak maupun wajib retribusi.

“Setiap norma yang diatur harus memiliki kejelasan, baik mengenai kewenangan maupun mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, harmonisasi menjadi kesempatan untuk menelaah kembali rumusan dalam rancangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Kami berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sehingga Ranperbup ini dapat diterapkan secara efektif,” jelas Mia.

Dalam proses pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara memberikan sejumlah catatan terhadap materi Ranperbup. Perhatian utama diarahkan pada batasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Selain itu, tim harmonisasi juga menyarankan penambahan sejumlah frasa dalam ketentuan umum serta perbaikan kesalahan penulisan terkait jangka waktu penagihan pajak.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Ismail Addin, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan tim harmonisasi.

Tindak lanjut tersebut mencakup konfirmasi lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi, sekaligus penyempurnaan substansi dan teknis penulisan dalam rancangan peraturan.

Melalui proses harmonisasi ini, Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan tidak hanya memiliki rumusan yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menjadi pedoman operasional yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD.