Oleh: Rafsanjani Hi. Laha/ Ketua Cendekia Muda Muslim Indonesia Maluku Utara( CMMI)
Apa gunanya sekolah digratiskan jika pendidikan masih gagal menjawab pertanyaan paling mendasar: manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari agenda pendidikan. Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN atau sekitar Rp757,8 triliun.
Kebijakan sekolah gratis tentu merupakan langkah penting. Biaya tidak seharusnya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan belajar. Namun, gratis bukan sinonim dari bermutu.
Di sinilah persoalan pendidikan menjadi lebih serius.
Kita tidak sedang sekadar membangun akses menuju ruang kelas. Kita sedang menentukan kualitas manusia yang akan mengisi masa depan Indonesia.
Siswa membutuhkan lebih dari sekadar buku, seragam, dan ruang belajar. Mereka membutuhkan kemampuan berpikir kritis, karakter, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta keberanian menghadapi perubahan zaman.
Terlebih lagi, generasi muda hidup dalam lingkungan digital yang membuat informasi datang tanpa batas. Sekolah tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana mencari informasi, tetapi juga bagaimana menilai kebenaran, menjaga etika, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.
Karena itu, pendidikan karakter tidak boleh menjadi pelengkap yang hanya muncul dalam upacara atau slogan di dinding sekolah.
Karakter harus hadir dalam budaya sekolah: bagaimana siswa memperlakukan temannya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana aturan diterapkan, bagaimana kejujuran dihargai, dan bagaimana tanggung jawab diberikan.
Di titik ini, kualitas guru tetap menjadi faktor penting. Pemerintah telah mengarahkan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperbaiki mutu pendidikan. Dalam pidato RAPBN 2026, Presiden menyebut alokasi Rp178,7 triliun untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen.
Namun, anggaran besar harus diterjemahkan menjadi perubahan yang nyata. Jangan sampai pendidikan terlihat kuat dalam angka, tetapi lemah dalam pengalaman siswa di ruang kelas.
Keberhasilan sekolah gratis karenanya tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang memperoleh akses pendidikan. Ukurannya juga terletak pada kualitas pembelajaran, kondisi sekolah, kompetensi pendidik, lingkungan belajar, dan perubahan karakter peserta didik.
Sebab pendidikan yang hanya mengejar nilai dapat menghasilkan siswa yang pandai mengerjakan ujian, tetapi belum tentu siap menghadapi kehidupan.
Kita membutuhkan pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang cerdas tanpa kehilangan etika, kritis tanpa kehilangan kesantunan, berani tanpa kehilangan tanggung jawab, dan maju tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.
Inilah tantangan sesungguhnya dari agenda sekolah gratis dan pendidikan bermutu.
Negara membuka akses. Sekolah membangun lingkungan. Guru menggerakkan pembelajaran. Keluarga memberi keteladanan. Dan siswa menentukan bagaimana semua proses itu menjadi bagian dari dirinya.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah berapa banyak anak yang berhasil masuk sekolah.
Pertanyaannya adalah:
Ketika mereka keluar dari sekolah, apa yang mereka bawa selain ijazah?
Jika jawabannya hanya nilai, kita baru menyelesaikan sebagian kecil pekerjaan pendidikan.
Tetapi jika mereka membawa ilmu, karakter, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap bangsa, maka sekolah gratis benar-benar telah menemukan maknanya.
Sebab pendidikan gratis membuka pintu, tetapi pendidikan bermutu dan berkarakter menentukan apa yang terjadi setelah pintu itu terbuka.
Tinggalkan Balasan