HALTIM — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis (8/10/2026).
HLM yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mewakili Bupati Halmahera Timur, tersebut menjadi momentum untuk merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan harapan Bupati Halmahera Timur agar forum tersebut tidak berhenti pada koordinasi dan pembahasan, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bupati berharap kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ricky.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berfokus pada komoditas bawang, rica, dan tomat (Barito). Pemerintah daerah perlu melihat dinamika harga seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang berpotensi memengaruhi daya beli.
Ricky menegaskan terdapat empat aspek utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Keterjangkauan harga harus dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakses dengan harga yang wajar. Ketersediaan pasokan juga harus dipastikan agar stok komoditas strategis tetap mencukupi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar barang dapat menjangkau konsumen tanpa hambatan. Di sisi lain, komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat juga harus berlangsung cepat, tepat, serta terbuka.
“Jadi pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Ricky.
Inflasi Malut Capai 5,72 Persen
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi perhatian serius di Maluku Utara.
Ia menyebutkan, hingga September 2026, angka inflasi Maluku Utara tercatat mencapai 5,72 persen, yang menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat menjelang akhir tahun ketika permintaan masyarakat biasanya mengalami kenaikan.
Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan gejolak harga dapat diantisipasi sedini mungkin.
Cabai dan Bawang Masih Jadi Perhatian
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, menyampaikan hasil pemantauan TPID yang menunjukkan sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang tekanan inflasi di daerah.
Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih.
“Komoditas-komoditas ini menjadi perhatian TPID untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengendalian melalui penguatan pasokan, distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait,” ujarnya.
Melalui HLM tersebut, Pemkab Halmahera Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID diharapkan mampu memperkuat langkah antisipatif menghadapi tekanan inflasi, khususnya pada triwulan terakhir 2026.
Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau sehingga daya beli masyarakat Halmahera Timur dapat terlindungi.
Tinggalkan Balasan