Jakarta-Kilasanindonesia.com. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rapat tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Mabes Polri ini diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Brigjen Pol. Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebutkan, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi untuk menyusun strategi pelaksanaan program ketahanan pangan pada tahun 2026 agar lebih optimal,” ujarnya.
Dalam upaya mendukung sektor hulu, Polri berperan memfasilitasi kelompok tani jagung dalam mengakses permodalan melalui kerja sama dengan Himbara. Skema pembiayaan yang digunakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna membantu petani dalam kegiatan penanaman dan perluasan lahan jagung.
Pelaksanaan program tersebut telah diterapkan di wilayah Polda Jawa Barat, antara lain di Nagreg dan Ciamis, dengan memberikan fasilitas kredit modal usaha kepada petani jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Selain dukungan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga di bawah standar.
Sebagai tindak lanjut, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen petani. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebesar 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah.
Harga pembelian jagung ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Polri berkomitmen untuk memastikan harga jagung di tingkat petani tetap mengacu pada HPP. Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kerja sama ini telah mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani,” kata Brigjen Pol. Langgeng.
Program tersebut diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkesinambungan.
- Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mendukung kesejahteraan petani jagung di Indonesia.(red)
Tinggalkan Balasan