HALTIM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menerima kunjungan tim Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam rangka menghimpun informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, serta berbagai tantangan pembangunan daerah, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di lantai dua Gedung Pertemuan Kantor Bupati Halmahera Timur itu dihadiri sembilan anggota tim DPN, yakni Tri Rana Subekti, Tribudi Hariyono, Laksamana Tri Agustinus Joko Priyanto, Kolonel TNI Dodi Zulkarnain, Kolonel Refila Aulina, Kolonel Dedi Suhartono, Nadia Talita Putri, Efendi, dan Jordan Hendrik.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, hadir Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi potensi serta tantangan pembangunan daerah yang akan menjadi bahan kajian strategis Dewan Pertahanan Nasional.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher menjelaskan kondisi geografis dan sosial masyarakat Halmahera Timur. Ia menyebut daerah itu merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua di Provinsi Maluku Utara.
Menurut Anjas, meski Halmahera Timur masih berada pada posisi kedua tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten di Maluku Utara, berbagai program penanggulangan kemiskinan tetap dapat dijalankan melalui dukungan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Luas wilayah Halmahera Timur terbesar kedua dibandingkan kabupaten lain. Sementara untuk tingkat kemiskinan, Haltim masih berada di urutan kedua di tingkat kabupaten. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui transfer dana dari pemerintah pusat sehingga berbagai program penanganan kemiskinan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Anjas juga menyoroti kontribusi perusahaan yang beroperasi di Halmahera Timur, khususnya terkait keterbukaan dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia menilai masih terdapat kesenjangan sosial yang dipengaruhi minimnya manfaat program CSR yang dirasakan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Masih banyak perusahaan yang belum terbuka terkait program CSR kepada masyarakat sehingga bantuan yang dirasakan masyarakat masih sangat minim. Contohnya PT IWIP yang memiliki wilayah pertambangan cukup besar di Halmahera Timur, namun bantuan yang diberikan masih dalam skala kecil, seperti bantuan mesin katinting,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, salah satu anggota tim DPN menyatakan seluruh aspirasi dan usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur akan dirangkum dan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Seluruh usulan pada kesempatan ini akan kami rangkum. Kami juga akan meminta waktu untuk bertemu dengan Gubernur Maluku Utara guna menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima. Selanjutnya, hasil pertemuan ini akan dibawa ke pusat sebagai bahan pertimbangan dan laporan kepada Presiden,” ujarnya.
Kunjungan tim Dewan Pertahanan Nasional ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.
Tinggalkan Balasan