HALTIM – Pemerintah Desa (Pemdes) Momole, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), diterpa dugaan kuat pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Dugaan tersebut mencuat terkait Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025.
Pantauan media di lapangan, Selasa (24/2/2026), tidak menemukan adanya papan informasi publik yang memuat rincian penggunaan anggaran di depan Kantor Desa Momole. Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dengan sikap pemerintah desa yang dinilai tertutup. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui besaran dan peruntukan anggaran yang bersumber dari negara tersebut.
“Papan informasi itu penting supaya masyarakat tahu berapa nominal Dana Desa tahun 2025 dan digunakan untuk apa saja. Sampai sekarang tidak ada, jadi wajar kalau masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya.
Warga tersebut juga mendesak Kepala Desa Momole, Julfikar Hi Karajan, agar lebih terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada publik dan tidak terkesan menutup-nutupi.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan, total Dana Desa Momole tahun 2025 mencapai kurang lebih Rp1,8 miliar. Namun, angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan realisasi pembangunan yang terlihat di lapangan.
Sepanjang tahun 2025, warga mengaku hanya melihat beberapa kegiatan fisik seperti renovasi saluran air (selokan), pengecatan pagar desa, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 kepala keluarga dan lansia.
“Kalau dibandingkan dengan dana yang mencapai lebih dari Rp1 miliar, kegiatan yang terlihat sangat minim. Seharusnya pemerintah desa terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Desa Momole belum memberikan keterangan resmi terkait tidak dipasangnya papan informasi anggaran maupun dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran sebagaimana dikeluhkan masyarakat.
Tinggalkan Balasan