MAKASSAR — Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Nuku (HIPMIN) Makassar melalui Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat, Muhammad Irham, membeberkan sederet persoalan ketahanan pangan di Kota Tidore Kepulauan.
Irham menilai persoalan ketahanan pangan di Tidore Kepulauan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam bahan pangan, tapi pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih struktural dan menyentuh akar persoalan.
“Isu ketahanan pangan ini memang benar-benar menjadi isu yang fundamental,” ujar Irham dalam dialog publik ILC yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Malut-Makassar di Naff Cafe, Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Tidore Kepulauan mencapai 28,68 persen. Meski mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, angka tersebut dinilai masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 7,89 persen.
“Ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Tidore Kepulauan yang belum mendapatkan akses pangan yang cukup dan asupan pangan yang layak,” jelasnya.
Menurut Irham, langkah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah untuk menanam bahan pangan merupakan upaya positif. Kebijakan itu dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah ancaman inflasi.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ketahanan pangan secara menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah Kota Tidore bisa (lebih serius) membuat kebijakan yang struktural dibanding hanya mengajak masyarakat menanam bahan pangan di lahan kosong maupun pekarangan rumah,” tegas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh).
Irham menilai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting yang perlu diprioritaskan pemerintah daerah. Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Maluku Utara, termasuk kawasan Oba di Tidore Kepulauan, yang menurutnya masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur.
“Karena seperti yang kita tahu, infrastruktur di beberapa daerah masih jauh dari kata layak. Seperti di daratan oba,” urainya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan pasokan pangan Maluku Utara terhadap daerah lain, seperti Sulawesi dan Jawa Timur. Kondisi tersebut, kata dia, membuat daerah rentan terhadap gejolak harga dan gangguan distribusi pangan.
“Isu ketahanan pangan ini bukan hanya untuk Kota Tidore, tetapi juga menjadi persoalan di Provinsi Maluku Utara secara umum karena kita masih memiliki ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan