TIDORE – Kritik terhadap pelayanan publik di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, diduga berujung pada tindakan kekerasan terhadap warga. Insiden yang melibatkan suami Lurah Toloa tersebut kini mendapat pendampingan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Trust Maluku Utara.
Direktur YLBH Trust Maluku Utara, Suarez Yanto Yunus, S.H., M.H., menegaskan bahwa dugaan penganiayaan dan pengerusakan rumah warga tersebut harus diusut secara serius. Apalagi, peristiwa itu diduga bermula dari kritik masyarakat terhadap sikap dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kelurahan.
Suarez mengatakan, pihaknya telah resmi menjadi kuasa hukum empat warga yang mengaku sebagai korban, yakni Budi H. Fabanyo, Erni Taib, Ardian Hi. Fabanyo, dan Hasim Fabanyo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKH-Pid.Sus/TRUST/XI/2026 tertanggal 9 November 2026.
Berdasarkan keterangan para korban, peristiwa tersebut terjadi pada 6 November 2026 sekitar pukul 20.30 WIT. Saat itu, seorang pria berinisial S yang merupakan suami Lurah Toloa bersama sejumlah warga lainnya mendatangi rumah korban di RT 07/RW 04 Kelurahan Toloa.
Kedatangan tersebut diduga berujung pada tindakan kekerasan terhadap Erni Taib dan anaknya, Ardian Hi. Fabanyo yang masih berusia 16 tahun.
Suarez mengungkapkan, Ardian diduga dibanting dari ruang tengah hingga ruang tamu ketika berusaha melerai ibunya yang saat itu diduga sedang dicekik oleh terduga pelaku.
Tidak hanya itu, Erni Taib juga disebut mengalami pemukulan berulang kali pada bagian wajah. Bahkan, jendela rumah dan sejumlah barang di dalam rumah korban dilaporkan mengalami kerusakan.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Kritik warga terhadap pelayanan publik seharusnya dijawab dengan klarifikasi dan perbaikan, bukan justru direspons melalui tindakan kekerasan,” tegas Suarez dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, setelah kejadian tersebut sempat terjadi upaya perdamaian dengan pemberian uang sebesar Rp5 juta. Namun, keluarga korban kemudian memutuskan mengembalikan uang tersebut karena merasa proses perdamaian berlangsung ketika mereka masih berada dalam kondisi trauma dan tekanan psikologis.
Menurut Suarez, pengembalian uang dilakukan di Polresta Tidore Kepulauan pada 9 November 2026. Pada hari yang sama, para korban bersama tim kuasa hukum juga membuat laporan polisi secara resmi.
Laporan tersebut telah diterima SPKT Polresta Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/89/XI/2026/SPKT tertanggal 9 November 2026.
Suarez juga mengungkapkan bahwa Budi H. Fabanyo sebelumnya pernah mengalami dugaan pengeroyokan pada 5 Oktober 2026 oleh dua pemuda berinisial R dan A di Kelurahan Toloa. Akibat kejadian tersebut, korban harus menjalani perawatan medis selama empat hari di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Kasus pengeroyokan tersebut, kata dia, telah dilaporkan ke Polsek Tidore Selatan.
“Kami melihat adanya dugaan kekerasan berulang yang dialami korban di wilayah yang sama. Karena itu, kami meminta aparat kepolisian tidak hanya menangani laporan terbaru, tetapi juga menelusuri laporan sebelumnya agar seluruh peristiwa mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Dari aspek hukum, YLBH Trust menilai dugaan pengeroyokan pada 5 Oktober dapat dijerat ketentuan Pasal 262 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara untuk peristiwa 6 November, pihaknya menilai terdapat dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan. Kuasa hukum juga meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.
Suarez menegaskan, hak menyampaikan pendapat dan kritik merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
Menurutnya, aparatur pemerintahan, termasuk lurah, harus memiliki sikap terbuka terhadap kritik masyarakat. Sebab, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan tanpa diskriminasi maupun intimidasi.
“Jangan sampai masyarakat merasa takut menyampaikan kritik karena khawatir mendapatkan tekanan atau tindakan kekerasan. Pemerintah kelurahan seharusnya menjadi tempat warga memperoleh pelayanan dan perlindungan, bukan justru menjadi sumber persoalan,” katanya.
Atas persoalan tersebut, YLBH Trust mendesak Polresta Tidore Kepulauan dan Polsek Tidore Selatan segera memproses laporan para korban secara profesional, transparan, dan objektif.
Selain itu, pihaknya meminta Wali Kota Tidore Kepulauan mengevaluasi Lurah Toloa dan mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya apabila dugaan pelanggaran yang disampaikan terbukti.
“Kami meminta Wali Kota mengambil sikap tegas. Jabatan lurah merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Jika terdapat persoalan serius terkait pelayanan dan dugaan keterlibatan dalam peristiwa ini, maka harus ada evaluasi secara objektif,” tegasnya.
Tidak berhenti di situ, YLBH Trust juga berencana mengajukan permohonan hearing terbuka kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan guna meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Langkah itu sekaligus untuk memastikan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi para korban yang hingga kini mengaku masih merasa takut dan terancam untuk kembali ke rumah mereka di Kelurahan Toloa.
“Kami ingin memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi persoalan seperti ini tanpa kepastian hukum,” pungkas Suarez.
Tinggalkan Balasan