TERNATE – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menyoroti serius langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang membidik PT ANI di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, terkait dugaan afiliasi dengan Arif Kurniawan (AK) yang terseret dalam perkara korupsi nikel.
Sorotan tersebut muncul setelah Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan 38 orang saksi yang telah diperiksa, terdapat dugaan keterkaitan pengendali kegiatan dengan seseorang berinisial AK.
Menanggapi informasi tersebut, BEM UNUTARA menilai aparat penegak hukum di Maluku Utara perlu memberikan perhatian serius dengan menelusuri aktivitas PT ANI, termasuk dugaan hubungan kepemilikan dan pengendalian perusahaan.
BEM UNUTARA juga mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan terhadap aktivitas perusahaan tersebut, mulai dari struktur kepemilikan, pengendalian korporasi, aliran keuangan hingga legalitas kegiatan pertambangan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur.
Atas dasar itu, BEM UNUTARA menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Polda Maluku Utara segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas PT ANI di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk menelusuri dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan perkara korupsi nikel yang kini menjadi perhatian publik.
Kedua, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan keterkaitan PT ANI dengan perkara tersebut serta memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pengendalian perusahaan apabila ditemukan bukti yang relevan.
Ketiga, mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kepemilikan dan pengendalian perusahaan, perizinan pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen produksi dan penjualan bijih nikel (ore), hingga aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
BEM UNUTARA menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan saksi maupun nama-nama tertentu. Dugaan keterlibatan korporasi dan pihak yang mengendalikan kegiatan usaha juga perlu ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan alat bukti.
Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan, profesional, independen, serta mengungkap fakta tanpa tebang pilih.
BEM UNUTARA berharap dugaan yang muncul dalam perkara ini dapat ditindaklanjuti secara serius, sehingga seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tinggalkan Balasan