SANANA – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Teknik Penyelesaian Permasalahan Harta Waris melalui Kolaborasi Hukum Islam yang berlangsung di Kantor Desa Waihama, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber dari STAI Babussalam Sula, yakni Dr. Amiruddin Yakseb, S.H., M.H., dan Azis Losen, S.HI., M.Si.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Waihama, Wasman Teapon, Imam Desa Waihama, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waihama, Ketua LPPM STAI Babussalam Sula, Sahbudin Lumbessy, S.Pd.I., M.Pd.I., mahasiswa KKLI, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Dr. Sahrul Takim menyampaikan bahwa sosialisasi hukum waris merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Menurutnya, persoalan kewarisan tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian tanah, rumah, kebun, maupun harta peninggalan lainnya. Lebih dari itu, persoalan warisan juga menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, serta keberlangsungan hubungan persaudaraan dalam keluarga.
Ia menjelaskan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum kewarisan berpotensi menimbulkan perselisihan, bahkan merusak hubungan kekeluargaan. Karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip pembagian warisan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan, tanpa mengabaikan hak masing-masing ahli waris.
“Jangan sampai orang tua yang semasa hidupnya berhasil menyatukan anak-anaknya, justru setelah meninggal dunia, harta peninggalannya menjadi alasan anak-anaknya saling bermusuhan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua STAI Babussalam Sula menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum Islam, hukum positif, dan kearifan lokal dalam membangun mekanisme penyelesaian persoalan kewarisan yang adil, damai, serta memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa warisan tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Waihama, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Hal tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberadaan kampus tidak hanya berperan dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga hadir memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kedua narasumber, yang membahas berbagai aspek penyelesaian permasalahan harta waris, serta diskusi interaktif bersama masyarakat.
Melalui kegiatan ini, STAI Babussalam Sula berharap pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, persoalan kewarisan dapat diselesaikan secara bijaksana, mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta tetap menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan.
Tinggalkan Balasan