Wakapolda
Sofifi-Kilasanindonesia.com. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Keselamatan Kie Raha 2026, Jumat (30/1).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rupattama Polda Maluku Utara ini dibuka oleh Kapolda Maluku Utara yang diwakili Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum. Turut hadir Karo Ops Polda Malut, Irwasda Polda Malut, para Pejabat Utama, serta personel jajaran.
Dalam sambutannya, Wakapolda menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Kie Raha 2026 yang akan berlangsung selama 12 hari merupakan langkah strategis cipta kondisi sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat.
Berdasarkan evaluasi data Integrated Road Safety Management System (IRSMS), angka kecelakaan lalu lintas beserta fatalitas di wilayah Maluku Utara masih menjadi perhatian serius.
“Jalur lintas Halmahera yang kini aksesnya semakin baik kerap disalahgunakan pengendara untuk memacu kecepatan tinggi. Saya instruksikan personel agar hadir di lapangan, melakukan mitigasi pada titik-titik blind spot serta daerah rawan bencana guna menekan angka fatalitas,” tegas Wakapolda.
Selain itu, Wakapolda juga memberikan penekanan terkait integritas personel dalam pelaksanaan tugas. Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek hukum, personel Polri dituntut memahami penerapan KUHP dan KUHAP yang baru agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat mencoreng citra institusi.
“Gelar akademik tidak berarti tanpa hati nurani. Jangan merasa paling pintar di hadapan masyarakat, gunakan ilmu untuk melayani. Tinggalkan legacy yang baik dengan menjadi polisi yang profesional dan humanis,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Polda Maluku Utara juga menyampaikan rencana strategis penataan personel, yakni menggeser kekuatan di tingkat Polda untuk memperkuat jajaran Polsek dan Subsektor, sehingga pelayanan kepolisian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok wilayah.
Melalui Operasi Keselamatan Kie Raha 2026, Polda Maluku Utara berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan secara signifikan.
Subibid Penmas Bidhumas Polda Maluku Utara
30 Januari 2026
Kalau mau, aku juga bisa:
-
memendekkan versi rilis,
-
menyesuaikan gaya media online/cetak,
-
atau bikin beberapa opsi judul alternatif.
Anda bilang:
ChatGPT bilang:
Siap. Berikut judul berita dan naskah yang telah diedit agar lebih padat, rapi, dan sesuai kaidah jurnalistik:
Dukung Optimalisasi APBD 2026, Wakapolda Maluku Utara Hadiri Rakorda Pengelolaan Keuangan Daerah
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Bella, Kota Ternate, Kamis (29/1).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara menyoroti tantangan fiskal yang semakin berat pada tahun anggaran 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang presisi, mempertahankan program-program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan sebagai pengingat sekaligus pengaman kebijakan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, M.Si., menekankan perlunya fleksibilitas anggaran dalam menghadapi kondisi darurat dan mendesak. Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan, revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi kebijakan.
Selain itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menawarkan berbagai alternatif pembiayaan, antara lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta pinjaman daerah. Ia menargetkan serapan anggaran yang terukur setiap triwulan guna mencegah terjadinya stagnasi pelaksanaan anggaran pada awal tahun.
Kehadiran Wakapolda Maluku Utara dalam forum strategis ini menegaskan komitmen Polri untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan