Sofifi-Kilasanindonesia.com. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bella, Ternate, Kamis (29/1).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, membuka langsung kegiatan tersebut. Rakorda ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para sekretaris daerah provinsi se-Indonesia, perwakilan instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang berat pada tahun anggaran 2026. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan anggaran secara presisi dan tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan stunting. Ia juga menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengawal kebijakan anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mendorong pemerintah daerah menerapkan fleksibilitas anggaran dalam menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Ia mengajak daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai inovasi pembiayaan. Agus Fatoni juga menekankan pentingnya pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana CSR, dan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Selain itu, ia menargetkan serapan anggaran yang terukur setiap triwulan agar pelaksanaan APBD berjalan optimal sejak awal tahun.
Melalui kehadirannya dalam forum strategis ini, Wakapolda Maluku Utara menegaskan dukungan Polri terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan