HALTIM — Proses perekrutan tenaga kerja oleh GEOMIN dalam kegiatan eksplorasi di Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), menjadi sorotan sejumlah pemuda dan pengurus Karang Taruna desa.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pihak GEOMIN dengan perwakilan pemuda dan Karang Taruna dari sejumlah desa di Kecamatan Wasile Utara. Pertemuan berlangsung cukup alot karena membahas sejumlah persoalan, mulai dari aktivitas eksplorasi, pengambilan sampel tanah di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hingga kebutuhan dan perekrutan tenaga kerja lokal.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Wasile Utara, Ketua Tim Eksplorasi GEOMIN bersama sejumlah admin tim eksplorasi, serta perwakilan pemuda dan Karang Taruna dari sejumlah desa.
Dalam musyawarah itu, para pemuda mempertanyakan sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan eksplorasi, khususnya untuk pekerjaan pengeboran, survei, stoker, maupun berbagai pekerjaan pendukung lainnya.
Salah satu pemuda Desa Majiko Tongone, Abdul Latif Bita, mempertanyakan proses perekrutan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada warga setempat.
Menurut Latif, sejumlah warga Majiko Tongone telah mengikuti proses perekrutan hingga tahap Medical Check-Up (MCU) di Buli dan dinyatakan lolos. Namun, hingga pertemuan berlangsung, mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan mulai bekerja.
“Pelamar yang sudah lolos MCU, khususnya dari Majiko Tongone, sampai sekarang belum dipanggil masuk kerja. Begitu juga dari Labi-labi dan Iga, baru satu dua orang yang terlihat,” ujar Abdul Latif.
Ia meminta GEOMIN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja, tahapan perekrutan, serta mekanisme pemanggilan pekerja yang telah dinyatakan lolos.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai status warga yang telah mengikuti seluruh tahapan perekrutan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Eksplorasi GEOMIN, Endang, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Ia menyebut pekerja yang telah lolos MCU tetap akan dipanggil ketika kebutuhan tenaga kerja telah tersedia, termasuk setelah sejumlah peralatan dan mesin operasional siap digunakan.
“Pihak kami masih membutuhkan tenaga kerja untuk pengeboran, survei, stoker dan kebutuhan lainnya. Warga Majiko yang sudah lolos MCU tetap akan dipanggil, hanya masih menunggu beberapa mesin tersedia,” jelas Endang.
Namun, penjelasan tersebut kembali mendapat pertanyaan dari Latif. Ia mempertanyakan jumlah tenaga kerja yang saat ini telah berada di lokasi eksplorasi.
Latif menyebut informasi yang diterimanya, jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan pengeboran dan pekerjaan terkait lainnya telah mencapai lebih dari 120 orang.
Karena itu, ia menilai perlu ada keterbukaan mengenai jumlah kebutuhan tenaga kerja, posisi yang tersedia, tahapan perekrutan, hingga jumlah tenaga kerja lokal yang telah direkrut.
“Kalau kebutuhan secara keseluruhan sudah lebih dari seratus orang, sementara warga Majiko Tongone yang sudah selesai MCU dan bahkan sudah memiliki rekening bank belum juga dipanggil, tentu masyarakat mempertanyakan kepastiannya,” kata Latif.
Dalam pertemuan tersebut, pihak GEOMIN juga menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga kerja sementara diperkirakan mencapai sekitar 141 orang untuk berbagai posisi.
Bagi pemuda Wasile Utara, angka tersebut menjadi salah satu alasan agar proses perekrutan dapat dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat di wilayah sekitar kegiatan eksplorasi.
Latif juga meminta perusahaan memperhatikan ketentuan daerah mengenai tenaga kerja lokal sebagaimana yang disebutnya diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2025.
“Ini bukan hanya soal berapa mesin yang aktif. Warga sudah cukup lama menunggu setelah menyelesaikan MCU di Buli. Kami berharap ada kepastian dan prioritas terhadap tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Stenli, pemuda perwakilan Desa Labi-labi. Ia meminta proses perekrutan tenaga kerja GEOMIN dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui kebutuhan pekerja dan mekanisme penerimaannya.
Menurut Stenli, informasi mengenai jumlah kebutuhan pekerja, posisi yang tersedia, mekanisme penerimaan, hingga daftar tenaga kerja yang telah diterima perlu disampaikan secara jelas.
“Transparansi penting supaya masyarakat mengetahui prosesnya dan tidak muncul kesalahpahaman di kemudian hari,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga kerja, para pemuda juga menyoroti peluang masyarakat Wasile Utara dalam memenuhi kebutuhan logistik selama kegiatan eksplorasi berlangsung.
Mereka berharap kebutuhan perusahaan, termasuk konsumsi, dapur, transportasi maupun berbagai kebutuhan operasional lainnya, sebisa mungkin melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal.
Bagi mereka, keberadaan kegiatan eksplorasi di wilayah Wasile Utara tidak hanya diharapkan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar kegiatan perusahaan.
Para pemuda pun meminta agar komunikasi antara perusahaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemuda, dan masyarakat terus dibangun sehingga setiap tahapan kegiatan dapat diketahui secara terbuka.
Mereka menegaskan bahwa tuntutan keterlibatan tenaga kerja lokal bukan semata-mata persoalan mendapatkan pekerjaan, melainkan juga menyangkut kepastian, transparansi, dan kesempatan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan yang berlangsung di wilayah mereka.
Tinggalkan Balasan