SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara. Mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pembangunan infrastruktur, seluruh program diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sherly dalam upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di pelataran Masjid Raya Shafful Khairaat, Sofifi, Senin (12/10/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Sherly selaku inspektur upacara dengan mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”.
Peringatan diawali dengan pembacaan sejarah singkat pembentukan Provinsi Maluku Utara dan prosesi pembawaan Pataka Lambang Daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh pemekaran, unsur TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan pelajar.
Dalam pidato sekapur sirih, Sherly menegaskan bahwa momentum hari jadi provinsi tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan. Peringatan tersebut harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah, DPRD, serta berbagai mitra strategis yang dinilai telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara.
Apresiasi turut diberikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Ketenagakerjaan, BRI, BNI, BTN, Telkomsel, IWIP, Harita, dan PLN atas dukungan dalam berbagai program, mulai dari pemberdayaan UMKM, perlindungan pekerja, bantuan perumahan, dukungan bagi nelayan, hingga penyediaan infrastruktur dan layanan publik.
PAD Tembus Rp1,6 Triliun, DBH Jadi Prioritas
Salah satu capaian yang disoroti Sherly adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara yang disebut mencapai Rp1,6 triliun pada 2026, atau meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan sebesar 10 persen atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut disebut berlaku hingga 31 Desember 2026.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berupaya menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam APBD Perubahan 2026, dianggarkan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran kewajiban tahun berjalan dan sebelumnya.
Pemprov Maluku Utara juga merencanakan alokasi Rp250 miliar pada 2027 untuk menyelesaikan kewajiban DBH kepada 10 kabupaten/kota.
Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai penting untuk menjaga kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tetap berjalan.
Pendidikan dan Kesehatan Diperkuat
Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara menjalankan kebijakan pembebasan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri, memperluas program beasiswa perguruan tinggi, serta merevitalisasi sarana pendidikan.
Anggaran revitalisasi sekolah tercatat sebesar Rp92 miliar pada 2025 dan Rp51 miliar pada 2026. Pemerintah juga mendorong penguatan identitas budaya daerah melalui penyusunan regulasi pakaian adat kabupaten/kota dan pengembangan batik khas Maluku Utara.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemprov Maluku Utara memperkuat kerja sama dengan 10 kabupaten/kota untuk memperluas akses layanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan.
Pemerintah juga mendorong pengembangan layanan operasi jantung di Ternate dan Halmahera Utara. Untuk 2027, RSUD Sofifi ditargetkan siap menyediakan layanan radiologi, kemoterapi, serta rumah singgah bagi pasien.
Selain itu, dukungan anggaran sebesar Rp51 miliar dari Kementerian Kesehatan dialokasikan untuk modernisasi puskesmas secara bertahap.
Penguatan layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan akses pengobatan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan medis tertentu.
Ribuan Rumah dan Infrastruktur Jadi Sasaran
Pada sektor perumahan, Pemprov Maluku Utara mencatat realisasi pembangunan sebanyak 700 unit rumah pada 2025 dan 1.200 unit pada 2026 melalui program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah.
Melalui program bantuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebanyak 4.642 unit rumah disebut telah terverifikasi dari total kuota 5.300 unit pada 2026. Pada 2025, realisasi program tersebut tercatat sebanyak 600 unit.
Di bidang infrastruktur pertanian, pemerintah melaporkan pembukaan sekitar 150 kilometer jalan usaha tani selama 2025–2026. Pada 2027, penanganan jalan usaha tani ditargetkan mencapai 200 kilometer, didukung bantuan 15.000 bibit kelapa dari Kementerian Pertanian.
Untuk infrastruktur jalan daerah, pembangunan sepanjang 150 kilometer telah dilaksanakan dari total target 550 kilometer. Pemerintah juga merencanakan penanganan jalan sepanjang 150 kilometer yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada 2027.
Sinergi dengan TNI turut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui program jembatan. Setelah pembangunan 30 unit jembatan tahap pertama, program tersebut dilanjutkan dengan tahap kedua yang menargetkan 30 jembatan tambahan, bersamaan dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Perempuan Didorong Mengembangkan Usaha
Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi salah satu program yang disoroti dalam pidato gubernur.
Pemprov Maluku Utara menyediakan akses modal kerja sebesar Rp4 juta bagi kelompok usaha perempuan. Proses pengurusan ditargetkan berlangsung sekitar satu minggu, dengan skema angsuran berkisar Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per minggu.
Program ini diharapkan membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha produktif, memperkuat pendapatan keluarga, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Meski berbagai capaian dan target telah dipaparkan, keberhasilan program-program tersebut tetap bergantung pada ketepatan pelaksanaan, pemerataan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Sherly Ajak Masyarakat Bangun Maluku Utara
Mengakhiri pidatonya, Sherly mengibaratkan Maluku Utara sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun melalui semangat gotong royong.
“Pendidikan dan karakter adalah fondasinya, kesehatan adalah atapnya, dan pekerjaan adalah tiangnya. Bagaimana ke depan 1,4 juta penduduk Maluku Utara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan benar-benar sejahtera di tanah yang kaya ini,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara bijak, berdasarkan data, dan disertai solusi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama semua pihak tetap memiliki tujuan yang sama untuk memajukan daerah.
“Berbeda pendapat dalam satu rumah adalah hal yang wajar, sebab di sinilah tempat kita tumbuh dan menitipkan masa depan anak cucu kita,” katanya.
Sherly berharap, pada usia ke-27 tahun, Maluku Utara semakin mampu mengoptimalkan kekayaan alam dan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Semoga Tumbuhnya Harus Terasa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan