SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan mengusulkan belanja daerah sebesar Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,2 triliun dialokasikan untuk belanja modal yang diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, dan peningkatan fasilitas kesehatan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Senin (12/10/2026).
Sherly menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya anggaran, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Karena itu, mari kita mengukur keberhasilan bukan hanya dari angka-angka yang kita capai, melainkan dari apa yang masyarakat rasakan: anak-anak yang memiliki masa depan; keluarga yang hidup sehat, sejahtera, dan tenteram; petani dan nelayan dengan nilai tukar yang meningkat; serta masyarakat di pulau-pulau terjauh yang merasa menjadi bagian dari rumah bersama,” ujarnya.
Menurut Sherly, APBD harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Belanja Modal Naik, Infrastruktur Jadi Prioritas
Dalam pemaparannya, belanja modal RAPBD 2027 diusulkan mencapai Rp1,2 triliun, meningkat 91 persen dibandingkan alokasi sebelumnya. Anggaran tersebut mencakup sekitar 30 persen dari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp4 triliun.
Peningkatan belanja modal diarahkan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta memodernisasi layanan kesehatan.
Pemprov Maluku Utara juga menetapkan 20 ruas jalan sebagai prioritas penanganan pada 2027. Sejumlah ruas tersebut meliputi Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, Malifut–Muali–Lapi–Darume, Guruapin–Madoyama, Saketa–Dahepodo, Babang–Yaba, Babang–Songa, dan Songa–Wayatim.
Prioritas lainnya mencakup Laiwui–Jiko Dolong, Laiwui–Jikotamo–Anggai, Jiko Dolong–Soligi, Waina–Malbufa, Malbufa–Waibau, Dofa–Falabisahaya, Falabisahaya–Auponhia, Falabisahaya–Wailoba, jalan Kota Sofifi, Dahepodo–Payahe, serta penuntasan jalan Trans-Kieraha.
Khusus jalan keliling Pulau Makian, pemerintah menargetkan penyelesaian secara bertahap hingga 2028. Dari total panjang 33 kilometer, sebanyak 5 kilometer dikerjakan pada 2026, sedangkan penyelesaian ruas yang tersisa direncanakan berlanjut pada 2027 dan 2028.
Sherly menilai konektivitas jalan yang baik akan membantu menekan biaya distribusi hasil pertanian dan perikanan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika jalan dan jembatan saling terkoneksi, biaya logistik bagi petani dan nelayan menjadi lebih murah sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa meningkat,” katanya.
PAD Ditargetkan Rp1,8 Triliun
Pada sisi pendapatan, PAD Maluku Utara diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun pada 2027, naik dari Rp1,6 triliun pada 2026. Pemerintah daerah menempatkan peningkatan PAD sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Dengan proyeksi tersebut, PAD diperkirakan menyumbang sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah. Namun, pencapaian target itu membutuhkan optimalisasi sumber pendapatan daerah serta pengelolaan penerimaan yang efektif dan akuntabel.
Selain meningkatkan pendapatan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota.
Sherly menyebutkan, Rp300 miliar telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 untuk pembayaran DBH tahun berjalan dan kewajiban sebelumnya. Sementara itu, Rp250 miliar direncanakan dalam RAPBD 2027 untuk melunasi kewajiban DBH kepada 10 kabupaten/kota.
Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan estimasi pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun dan belanja Rp4 triliun, dengan defisit sekitar Rp480 miliar. Pemerintah merencanakan pinjaman sebesar Rp500 miliar yang disebut telah mendapat persetujuan DPRD untuk menutup defisit tersebut.
Rencana pinjaman ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan RAPBD, terutama terkait peruntukan pembiayaan, kemampuan pembayaran kembali, dan keberlanjutan fiskal daerah.
Target 5.000 Keluarga Miskin Keluar dari Kemiskinan
Di bidang sosial, Pemprov Maluku Utara menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 3 persen pada 2027. Pemerintah juga membidik pengurangan 5.000 keluarga miskin melalui berbagai program intervensi terpadu.
“Pada tahun 2027, kita menargetkan penurunan 5.000 kepala keluarga (KK) miskin melalui berbagai intervensi program terpadu yang kita lakukan,” tegas Sherly.
Pemerintah turut menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 21–25 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5 persen.
Pencapaian target tersebut akan bergantung pada ketepatan program, pemerataan pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah menghubungkan belanja publik dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPD RI Graal Taliawo, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Dengan berbagai target yang dipasang dalam RAPBD 2027, masyarakat kini menanti bagaimana rencana tersebut diterjemahkan menjadi program nyata. Besarnya anggaran dan tingginya target pembangunan perlu diikuti pelaksanaan yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tinggalkan Balasan