Oleh: Rafsanjani Hi. Laha
Ketua Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia ( PPBDI) Kota Tidore Kepulauan)
Apa gunanya membanggakan Tidore sebagai kota bersejarah jika bahasa leluhurnya semakin kehilangan ruang di tengah generasi muda? Kebudayaan sering dirayakan melalui seremoni, tetapi pelestarian bahasa tidak bisa diukur dari meriahnya acara. Ia harus diukur dari berapa banyak anak muda yang mampu berbicara, memahami, dan menggunakan bahasa Tidore dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu menjawab persoalan ini melalui kebijakan yang konkret, bukan sekadar imbauan agar generasi muda mencintai budaya sendiri. Kecintaan tidak tumbuh dari pidato, melainkan dari lingkungan, pendidikan, dan kebijakan yang memungkinkan bahasa itu terus digunakan.
Pertama, lakukan pemetaan dalam enam bulan.
Dinas terkait perlu bekerja sama dengan sekolah, kelurahan, desa, akademisi, dan penutur bahasa Tidore untuk mendata kemampuan berbahasa berdasarkan kelompok usia. Pemetaan harus menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang masih fasih, siapa yang hanya memahami, dan siapa yang tidak lagi mampu berbicara bahasa Tidore? Data ini harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar laporan administratif.
Kedua, wajibkan program percontohan di sekolah dalam satu tahun ajaran.
Pemerintah perlu memilih sekolah dari beberapa wilayah dengan kondisi kebahasaan berbeda untuk menjalankan pembelajaran bahasa Tidore secara rutin. Target awalnya adalah tersedianya bahan ajar, guru atau fasilitator, serta kegiatan praktik bahasa setiap pekan. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari nilai ujian, tetapi juga dari kemampuan siswa memahami dan melakukan percakapan sederhana.
Ketiga, anggarkan pelestarian bahasa secara transparan.
Pemerintah harus menjelaskan program, besaran anggaran, pelaksana, jadwal, dan indikator keberhasilannya melalui dokumen perencanaan serta laporan publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran benar-benar digunakan untuk menghasilkan bahan ajar, melatih guru, mendokumentasikan bahasa, dan memperluas penggunaannya—bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.
Keempat, bangun arsip digital bahasa Tidore dalam satu tahun.
Libatkan penutur tua, peneliti, guru, dan pemuda untuk merekam kosakata, ungkapan, cerita rakyat, serta percakapan sehari-hari. Hasilnya perlu disusun menjadi kamus digital dan bahan belajar yang mudah diakses masyarakat. Setiap rekaman harus diperiksa bersama penutur yang kompeten agar dokumentasinya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, beri ruang nyata bagi pemuda.
Pemerintah bersama komunitas dan organisasi kepemudaan dapat membentuk kelompok pelestari bahasa Tidore di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam enam bulan, kelompok ini dapat mulai menerbitkan konten digital secara rutin, menyelenggarakan kelas percakapan, dan mendokumentasikan cerita para tetua. Pemuda tidak boleh hanya dijadikan peserta acara kebudayaan; mereka harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Keenam, umumkan hasilnya setiap tahun.
Pemerintah perlu menerbitkan laporan terbuka yang memuat jumlah sekolah pelaksana, guru yang mendapat pelatihan, bahan ajar yang tersedia, partisipasi siswa, serta perubahan kemampuan dan penggunaan bahasa berdasarkan pengukuran awal dan evaluasi lanjutan. Target harus ditetapkan setelah pemetaan awal, sehingga ambisi kebijakan sesuai dengan kondisi nyata.
Semua langkah tersebut membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dinas pendidikan menangani pembelajaran; perangkat daerah yang membidangi kebudayaan mengoordinasikan dokumentasi dan program pelestarian; sekolah, keluarga, perguruan tinggi, serta komunitas menjadi mitra pelaksana. Pemerintah daerah harus memastikan koordinasi itu berjalan, bukan membiarkan setiap pihak bergerak sendiri-sendiri.
Tentu, bahasa Tidore bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Keluarga memiliki peran penting dalam mewariskannya melalui percakapan sehari-hari. Namun, keterlibatan masyarakat tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab kebijakannya.
Ukuran keberhasilan pelestarian bahasa Tidore bukan berapa kali pemerintah berbicara tentang budaya, melainkan apakah semakin banyak generasi muda mampu menggunakan bahasa tersebut.
Jika pemerintah serius menjaga identitas Tidore, mulailah dengan data, anggaran, jadwal, penanggung jawab, dan target yang dapat diperiksa masyarakat. Jangan menunggu bahasa Tidore hanya tersisa dalam dokumentasi sejarah sebelum menyadari pentingnya tindakan nyata.
Tidore berhak melangkah menuju masa depan tanpa kehilangan suara leluhurnya. Dan pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui kerja yang hasilnya dapat dirasakan, bukan sekadar kata-kata yang terdengar indah.
Tinggalkan Balasan