SANANA – Seorang pekerja perempuan bernama Iin Febiriyanti, yang bertugas sebagai tenaga keamanan (security) di pabrik PT Prima Timur Indonesia, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah tidak masuk kerja selama satu hari tanpa keterangan.
Iin mengaku menerima surat PHK pada 31 Oktober 2026, tepat pada hari ketika dirinya tidak masuk kerja. Menurut pengakuannya, surat pemberhentian tersebut diterima pada sore hari.
Kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026), Iin mempertanyakan keputusan perusahaan yang dinilainya terlalu cepat, terlebih karena ia mengaku belum pernah menerima seluruh tahapan surat peringatan sebagaimana yang disebut-sebut menjadi dasar pemberhentiannya.
“Di tanggal 31 Oktober, saya tidak masuk satu hari, sore itu langsung saya di-PHK,” ungkap Iin.
Ia menjelaskan, selama delapan bulan bekerja sebagai security di pabrik Falabisahaya, dirinya hanya pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1. Sementara SP 2 dan SP 3, menurutnya, tidak pernah disampaikan secara tertulis maupun ditandatangani olehnya.
“Saya tidak pernah menerima surat SP 2 maupun SP 3, dan saya tidak pernah menandatanganinya. Saya hanya pernah menerima SP 1, itu pun disampaikan sebatas lisan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Iin mempertanyakan dasar dan mekanisme perusahaan dalam menerbitkan surat PHK. Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai tahapan pembinaan dan prosedur pemberian sanksi sebelum keputusan pemberhentian dijatuhkan.
Persoalan lain yang turut dipersoalkan Iin adalah perbedaan keterangan mengenai jumlah ketidakhadirannya dalam satu pekan terakhir.
Ia mengungkapkan, Manajer PT Prima Timur Indonesia, Wawan Purnama, pernah menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa dirinya tercatat dua kali tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam kurun waktu satu minggu.
Namun, Iin membantah catatan tersebut. Ia menegaskan hanya sekali tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam periode yang dimaksud, yakni pada 31 Oktober 2026.
“Sementara dalam satu minggu saya ada tanpa keterangan cuma satu kali. Bisa dibuktikan dengan slip gaji,” katanya.
Iin mengaku masih menyimpan slip gaji dan sejumlah dokumen pendukung yang menurutnya dapat digunakan untuk menjelaskan riwayat kehadiran selama bekerja di perusahaan tersebut.
Selain mempersoalkan keputusan PHK, Iin juga mengklaim adanya perbedaan perlakuan terhadap pekerja di lingkungan perusahaan. Ia menyebut terdapat karyawan lain yang pernah menerima surat peringatan berulang kali, tetapi masih tetap bekerja.
Meski demikian, dugaan perbedaan perlakuan tersebut masih sebatas keterangan Iin dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan.
Wartawan telah berupaya menghubungi Manajer PT Prima Timur Indonesia, Wawan Purnama, melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait alasan PHK, prosedur penerbitan surat peringatan, serta perbedaan data ketidakhadiran yang dipersoalkan Iin.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Wawan belum memberikan tanggapan.
Wartawan masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak manajemen PT Prima Timur Indonesia agar persoalan pemberhentian tersebut dapat diberitakan secara berimbang, sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan keputusan PHK tersebut.
Tinggalkan Balasan