Oleh: Dr. Mohtar Umasugi.
Satu minggu terakhir, jika kita membuka beranda WhatsApp maupun Facebook, masyarakat disuguhkan dengan berbagai pemberitaan yang cukup menyita perhatian. Mulai dari persoalan korupsi hingga dinamika politik yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan, jabatan, dan kepentingan dapat membawa seseorang pada persoalan hukum yang serius.
Saya membaca berbagai pemberitaan tersebut bukan sekadar untuk mengikuti perkembangan informasi, apalagi untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, ada satu hal yang menurut saya penting untuk direnungkan bersama bahwa setiap jabatan adalah amanah, setiap kekuasaan memiliki batas, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum maupun moral.
Berbagai peristiwa yang menjadi konsumsi publik itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terutama bagi mereka yang hari ini diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan pemerintahan, mengelola anggaran negara, membuat kebijakan publik, maupun bagi para kontraktor yang memperoleh kesempatan mengerjakan proyek-proyek pembangunan.
Kita harus memahami bahwa jabatan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan ruang pengabdian untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Begitu pula proyek pembangunan bukan sekadar peluang memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi penting dalam mencegah praktik korupsi. Lord Acton pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak cenderung disalahgunakan secara mutlak. Pesan ini mengingatkan kita bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga.
Saya ingin mengingatkan bahwa seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki kemampuan membuat kebijakan, tetapi juga harus mempunyai keberanian menjaga integritas. Jangan sampai keinginan mempertahankan jabatan, mengejar keuntungan pribadi, atau memenuhi kepentingan kelompok justru mengorbankan kepentingan masyarakat.
Demikian pula para kontraktor. Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, jangan hanya berorientasi pada besarnya nilai kontrak dan keuntungan yang diperoleh. Perhatikan kualitas pekerjaan, spesifikasi teknis, ketepatan waktu, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru berubah menjadi pintu masuk persoalan hukum.
Menurut saya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran pribadi, lingkungan keluarga, budaya organisasi, serta sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberanian menolak penyimpangan, meskipun datang dari orang dekat atau mereka yang memiliki pengaruh politik, merupakan bagian dari integritas seorang pemegang amanah.
Kita juga harus menyadari bahwa kekuasaan dan jabatan tidak selamanya melekat pada diri seseorang. Ketika seseorang berhadapan dengan persoalan hukum, jabatan yang pernah dibanggakan, kekuasaan yang pernah dimiliki, serta relasi politik yang dahulu mengelilinginya belum tentu mampu menyelamatkan dirinya dari konsekuensi perbuatannya.
Karena itu, saya berharap berbagai pemberitaan selama satu minggu terakhir dapat menjadi bahan introspeksi, khususnya bagi para pemangku kebijakan dan pelaku usaha di daerah kita. Mari membangun budaya kerja yang jujur, profesional, terbuka, dan taat hukum. Jangan mengorbankan masa depan hanya karena tergoda keuntungan sesaat.
Dan olehnya, kita tentu menginginkan pembangunan daerah berjalan dengan baik, anggaran digunakan sebagaimana mestinya, dan para pemimpin dapat menyelesaikan masa pengabdiannya dengan penuh kehormatan. Begitu pula para kontraktor, semoga dapat menjalankan pekerjaan secara profesional, memperoleh keuntungan secara wajar, serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum.
Bagi saya, jabatan yang baik bukanlah jabatan yang membuat seseorang semakin kaya, tetapi jabatan yang membuatnya semakin bermanfaat. Keberhasilan seorang pengusaha juga bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan, melainkan dari kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
Jangan menunggu menjadi tersangka untuk belajar tentang integritas. Jangan menunggu berhadapan dengan hukum untuk memahami arti sebuah amanah. Sebab, kekuasaan itu sementara, jabatan ada batasnya, tetapi tanggung jawab moral dan hukum atas setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.
Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga amanah, menjauhi praktik korupsi, dan mengakhiri setiap pengabdian dengan kehormatan, bukan dengan penyesalan.
Tinggalkan Balasan