MABA – Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Halmahera Timur, Julfikram Hi Idris, menegaskan pentingnya mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Julfikram di hadapan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, pada kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja PDPM Halmahera Timur periode 2025–2029 yang digelar di Aula Kantor Bupati Halmahera Timur, Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Kota Maba, Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemuda Negarawan, Berfastabiqulkhairat untuk Haltim Berkemajuan.”
Julfikram menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang memiliki tanggung jawab sejarah dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dalam dinamika pembangunan saat ini, pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek program, melainkan harus menjadi subjek utama pembangunan.
“Ideologi kita jelas, sebagai kader umat, kader perserikatan, dan kader bangsa. Sebagai kader bangsa, tanggung jawab kita adalah memastikan kebijakan publik memberi ruang tumbuh bagi generasi muda,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur memandang perlu mendorong lahirnya Ranperda Kepemudaan sebagai komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun masa depan generasi muda.
“Karena itu, Pak Wakil Bupati, kami memandang penting untuk mendorong Ranperda Kepemudaan sebagai fondasi kebijakan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Julfikram, Ranperda Kepemudaan bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bentuk komitmen daerah dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia pun menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang ditawarkan PDPM Haltim.
Pertama, jaminan akses pemuda terhadap peluang ekonomi, termasuk dukungan terhadap kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta kolaborasi lintas sektor.
Kedua, penyediaan ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah agar suara generasi muda menjadi bagian dari arah kebijakan.
Ketiga, penguatan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membangun gerakan kepemudaan yang berkelanjutan.
“Kami percaya regulasi yang berpihak pada penguatan pemuda adalah investasi jangka panjang bagi daerah. Sebab, pemuda adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan dan penggerak pembangunan di masa depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemuda Muhammadiyah siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, dengan mengedepankan semangat kolaborasi, rasionalitas, dan kepentingan publik.
“Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai langkah bersama untuk memastikan kepemudaan tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi agenda strategis pembangunan daerah,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan