HALTIM — Pembangunan jalan lingkungan permukiman di Blok K, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, hingga kini belum dimulai. Padahal, proyek yang dikerjakan oleh CV Integritas Citra Mulia tersebut telah memiliki kontrak kerja sejak 16 Juni 2026.

Proyek jalan lapen itu menggunakan anggaran APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dengan nilai anggaran sebesar Rp2.280.000.000 atau Rp2,28 miliar.

Belum dimulainya pekerjaan tersebut menjadi perhatian, terutama pemerintah desa setempat mengaku belum mengetahui kendala yang menyebabkan proyek itu belum berjalan.

Kepala Desa Sidomulyo, saat dikonfirmasi media KilasanIndonesia.com, mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kontraktor maupun pengawas pekerjaan belum pernah menemuinya untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

“Jalan lapen Blok K ini hingga sekarang kontraktor maupun pengawas belum ketemu saya, sehingga saya juga belum tahu kendala apa sehingga pekerjaan ini belum dijalankan,” ungkap Kepala Desa Sidomulyo.

Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai alasan pekerjaan jalan tersebut belum dimulai, meskipun kontrak kerja telah diterbitkan sejak Juni 2026.

Sementara itu, pemilik CV Integritas Citra Mulia, Fiko, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan fitur percakapan, tetapi hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan.

Belum adanya pekerjaan di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai kendala pelaksanaan proyek tersebut, termasuk sejauh mana kesiapan kontraktor dalam merealisasikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak CV Integritas Citra Mulia maupun Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Timur mengenai penyebab belum dimulainya pembangunan jalan lapen di Blok K, Desa Sidomulyo.

Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kontraktor dan Dinas Perkim Halmahera Timur guna mendapatkan penjelasan mengenai status pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran daerah tersebut.