SANANA, KilasanIndonesia – Perjalanan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula sejak dimekarkan menjadi daerah otonom pada 2003 hingga 2026 dinilai perlu dievaluasi secara terbuka dan berbasis data. Setelah 23 tahun menjadi daerah otonom, sejumlah persoalan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, ekonomi, pertanian, perikanan, pariwisata, lapangan kerja hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan.
Gagasan tersebut disampaikan Koordinator Presidium MD KAHMI Kabupaten Kepulauan Sula, Mohtar Umasugi, saat ditemui di JS Coffee Sanana, 12 Agustus 2026.
Mohtar mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang telah dilaksanakan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada output. Output harus menghasilkan income, outcome, impact dan bermuara pada manfaat serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Atas dasar itu, Mohtar merencanakan Milad KAHMI ke-60 yang akan digelar pada 17 September 2026 sebagai momentum untuk menggelar Bedah Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan program di lapangan, termasuk mengukur output, outcome, impact serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, agenda tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan mengidentifikasi mata rantai pembangunan yang masih terputus sekaligus merumuskan langkah perbaikannya.
“Jika ada yang berhasil, kita akui. Jika belum berhasil, kita evaluasi. Jika perlu diperbaiki, kita perbaiki. Kejujuran dalam membaca pembangunan adalah awal keberanian untuk memperbaikinya,” katanya.
Mohtar juga mendorong perubahan paradigma pembangunan, dari yang selama ini berbasis kegiatan menjadi berbasis hasil, dari orientasi proyek menuju orientasi dampak, serta dari continuity of government menuju continuity of development.
Untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, ia kembali menawarkan Lima Konsensus Politik dan Sosial Pembangunan Kepulauan Sula, yakni sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, pendidikan, serta pelabuhan transit.
Menurutnya, lima sektor tersebut perlu dituangkan dalam roadmap pembangunan jangka panjang yang dilengkapi target, indikator, pembiayaan, waktu pelaksanaan, output, outcome dan impact yang terukur.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi pembangunan harus tetap berkelanjutan,” tegas Mohtar.
Mohtar berharap momentum Milad KAHMI ke-60 mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Ia secara khusus berharap Bupati Kepulauan Sula dapat hadir langsung dalam agenda tersebut.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah akan membuat forum tidak hanya menjadi ruang diskusi kalangan KAHMI, akademisi dan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen daerah.
“Kami berharap Ibu Bupati dapat hadir dan bersama-sama melihat dokumen pembangunan, membaca data serta mendengar langsung berbagai pandangan masyarakat. Ini bukan forum untuk menghakimi pemerintah, tetapi forum untuk mencari jalan terbaik bagi masa depan Kepulauan Sula,” ungkapnya.
Ia menilai, keterbukaan pemerintah untuk berdialog dengan akademisi, organisasi masyarakat, DPRD, pemuda dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam membangun budaya pemerintahan yang berbasis data, evaluasi dan hasil.
Karena itu, Milad KAHMI ke-60 diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial organisasi, tetapi menjadi momentum refleksi bersama mengenai arah pembangunan Kepulauan Sula.
Menurut Mohtar, pertanyaan utama yang perlu dijawab bukan lagi sekadar berapa banyak program yang telah dilaksanakan, melainkan berapa banyak perubahan yang benar-benar dihasilkan dan dirasakan masyarakat selama 23 tahun Kepulauan Sula menjadi daerah otonom.
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan kesepahaman baru bahwa pembangunan Kepulauan Sula harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berbasis potensi daerah, memiliki roadmap yang jelas, serta keberhasilannya dapat diukur melalui manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Milad KAHMI ke-60 tidak hanya menjadi peringatan perjalanan organisasi, tetapi juga momentum membuka lembaran baru pembangunan Kepulauan Sula: dari sekadar melaksanakan program menuju menghasilkan perubahan, dari output menuju outcome dan impact, serta dari pergantian pemerintahan menuju kesinambungan pembangunan.
Tinggalkan Balasan